Pada diskusi kali ini mengundang Dinas Sosial Prov.Banten sebagai pembicara. Diskusi lintas komisarat ini diselenggarakan di sekretariat KAMMI Daerah Serang, Komplek KPKN Kota Serang.
Agenda ini dihadiri oleh kader KAMMI kampus IAIN,UNTIRTA dan UPI Kampus Serang. Pembahasan kali ini dipicu oleh kegelisahan terkait Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Prov.Banten terutama di Kota Serang.
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial tersebut salah satunya adalah tentang Pengemis dan Gelandangan. Data yang diambil dari dinsos Prov.Banten menyebutkan bahwa jumlah pengemis yang ada di Prov.Banten sekitar 629 jiwa dan gelandangan 441 jiwa.
Sukatno, Ketua Umum KAMMI Daerah Serang menuturkan bahwa hal ini sangat miris sekali karena sebetulnya pengemis dan gelandangan di urus oleh negara. “Melihat fakta di lapangan terkait kemiskinan dan anak jalanan yang di Prov.Banten betul-betul memprihatinkan. Provinsi yang letaknya tak jauh dari pusat pemerintahan ini tidak wajar jika masih ada orang-orang semacam itu. Hal ini terjadi tak lain adalah karena tuntutan ekonomi”
Bapak Anda Suhanda yang menjadi pembicara selaku ketua bidang rehabilitasi Dinsos Prov.Banten menyampaikan bahwa sebetulnya Dinsos telah menjalankan tupoksinya dengan semaksimal mungkin dalam menangani masalah ini.
“Sebetulnya kami telah dan terus mencoba mencari cara untuk mengelola hal terkait. Adapun hal itu masih terjadi ini perlu adanya kerjasama yang baik antar Dinas-Dinas terkait yang ada di Prov.Banten.”
Masalah sosial yang ada di Banten ini bukan hanya tentang gelandangan dan pengemis di jalanan. Akan tetapi juga banyak orang yang mengidap kelainan jiwa yang biasanya terlihat di jalanan Kota.
“Tentang masalah sosial di Banten, bukan hanya kita mengurusi gelandangan dan pengemis. Bahkan orang yang mengidap kelainan jiwa pun pernah kita urus. Namun, lagi-lagi ini terhambat dalam follow upnya. Banten ini satu-satunya Provinsi di Pulau Jawa yang tidak memiliki Rumah Sakit Jiwa.” Sambungnya.
Hasil dari diskusi ini menjadi bahan bagi KAMMI Daerah Serang untuk berpartisipasi mengontrol pengelolaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, terutama di Kota Serang dan Banten pada umumnya.
“Banyak hal yang kita dapatkan pada diskusi kali ini. Kita semakin terpacu untuk juga bisa mengambil peran dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Dan Insya Allah kita akan terus berkordinasi dengan dinas-dinas terkait dalam pengontrolannya” Tutup Sukatno.
