Kebijakan pemerintah baru yang
dipimpin oleh Djoko Widodo dan Jusup Kalla untuk menaikan harga BBM (Bahan
Bakar Minyak) adalah kebijakan yang melukai hati rakyat Indonesia. Kenaikan
Harga BBM pasti diikuti dengan kenaikan harga bahan pokok lainnya. Pemerintah
berencana menaikan harga BBM sebesar Tiga ribu rupiah, dari 6.500 menjadi 9.500 rupiah.
Kebijakan menaikan harga BBM saat ini adalah kebijakan yang terlalu mengada-ada. Alasan subsidi BBM yang dianggap membebani APBN tidak bisa diterima. Lantaran data tahun 2013 menyebutkan anggaran belanja Negara mencapai 1.842,5 triliun. Sementara, penyerapan anggaran hanya mencapai Rp. 1.166,2 triliun atau 67,6 persen. Sementara dana subsidi BBM selama ini hanya Rp. 211,9 triliun . dengan demikian subsidi BBM tidak bisa disebut membebani APBN karena masih banyak anggaran yang belum terserap dan itu lebih besar dari subsidi BBM.
Belum lagi dana APBN yang dikorupsi dan beban belanja pegawai yang sangat besar. Ditambah harga minyak dunia mengalami penurunan dari 107 US Dollar per barel menjadi 80 US Dollar per barel. Adalah ironis jika kemudian biaya operasional pemerintah terus dinaikkan sementara anggaran untuk kesejahteraan rakyat malah di pangkas habis. Sebaiknya jokowi menepati janjinya untuk mengurangi beban APBN dengan berhemat dan menangkapi para koruptor diindonesia.
Kebijakan menaikan harga BBM saat ini adalah kebijakan yang terlalu mengada-ada. Alasan subsidi BBM yang dianggap membebani APBN tidak bisa diterima. Lantaran data tahun 2013 menyebutkan anggaran belanja Negara mencapai 1.842,5 triliun. Sementara, penyerapan anggaran hanya mencapai Rp. 1.166,2 triliun atau 67,6 persen. Sementara dana subsidi BBM selama ini hanya Rp. 211,9 triliun . dengan demikian subsidi BBM tidak bisa disebut membebani APBN karena masih banyak anggaran yang belum terserap dan itu lebih besar dari subsidi BBM.
Belum lagi dana APBN yang dikorupsi dan beban belanja pegawai yang sangat besar. Ditambah harga minyak dunia mengalami penurunan dari 107 US Dollar per barel menjadi 80 US Dollar per barel. Adalah ironis jika kemudian biaya operasional pemerintah terus dinaikkan sementara anggaran untuk kesejahteraan rakyat malah di pangkas habis. Sebaiknya jokowi menepati janjinya untuk mengurangi beban APBN dengan berhemat dan menangkapi para koruptor diindonesia.
KAMMI membaca muara dari kenaikan
harga BBM adalah kompromi Jokowi atau JK
dengan pengusaha migas asing yang ingin menguasai bisnis hilir seperti
SPBU. SPBU asing saat ini sudah bersiap menyerbu bisnis hilir, pencabutan
subsidi BBM membabi buta menguntungkan persaingan pengusaha migas asing.
Jika Jokowi dan JK komitmen pada kepentingan bangsa dan rakyat sebaiknya pemerintah mengubah cara pandang terhadap BBM yang bukan komoditas bisnis semata. BBM harus di pandang sebagai strategi ketahanan dan menjaga kedaulatan nasional yang harus dikelola dengan cermat. Pemerintah harusnya memperkuat perusahaan migas nasional ( Pertamina, PGN, dan BUMN lainnya) demi visi ketahanan dan kedaulatan bangsa, bukan malah sebaliknya , mempersilahkan sektor hulu dan hilir diliberalisasi sehingga kita tak punya kedaulatan sama sekali atas minyak, gas dan sumber –sumber energi lainnya.
Jika Jokowi dan JK komitmen pada kepentingan bangsa dan rakyat sebaiknya pemerintah mengubah cara pandang terhadap BBM yang bukan komoditas bisnis semata. BBM harus di pandang sebagai strategi ketahanan dan menjaga kedaulatan nasional yang harus dikelola dengan cermat. Pemerintah harusnya memperkuat perusahaan migas nasional ( Pertamina, PGN, dan BUMN lainnya) demi visi ketahanan dan kedaulatan bangsa, bukan malah sebaliknya , mempersilahkan sektor hulu dan hilir diliberalisasi sehingga kita tak punya kedaulatan sama sekali atas minyak, gas dan sumber –sumber energi lainnya.
Pemerintah tidak benar benar
memaknai pasal 33 dalam Undang- Undang Dasar (UUD) 1945 jika kenaikkan BBM benar dilakukan. Pemerintah telah
meliberalisasi sector hulu migas pasca pemberlakuan UU no. 22 tahun 2001
Tentang Migas, 90 % Hulu Migas dikuasai Asing. Dan pemerintah berencana
meliberalisasi sector hilir dengan menaikan harga BBM.
Itulah mengapa KAMMI menuntut pada aksi ini
1. KAMMI dengan tegas menolak rencana kenaikan harga BBM yang hanya akan menyengsarakan rakyat serta merusak ketahanan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Harga BBM naik = JOKOWI TURUN
2. Menuntut Pemerintah memberantas mafia Migas, ambil alih pengelolaan Migas oleh pihak asing dan hapus SPBU-SPBU asing di Indonesia
1. KAMMI dengan tegas menolak rencana kenaikan harga BBM yang hanya akan menyengsarakan rakyat serta merusak ketahanan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Harga BBM naik = JOKOWI TURUN
2. Menuntut Pemerintah memberantas mafia Migas, ambil alih pengelolaan Migas oleh pihak asing dan hapus SPBU-SPBU asing di Indonesia