Klik Slideshare KAMDA Serang untuk menambah tsaqofah tentunya. Insha Allah akan ditambah lagi. Semoga bermanfaat.
Jazakallah khair
Klik Slideshare KAMDA Serang untuk menambah tsaqofah tentunya. Insha Allah akan ditambah lagi. Semoga bermanfaat.
Jazakallah khair
Pada diskusi kali ini mengundang Dinas Sosial Prov.Banten sebagai pembicara. Diskusi lintas komisarat ini diselenggarakan di sekretariat KAMMI Daerah Serang, Komplek KPKN Kota Serang.
Agenda ini dihadiri oleh kader KAMMI kampus IAIN,UNTIRTA dan UPI Kampus Serang. Pembahasan kali ini dipicu oleh kegelisahan terkait Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Prov.Banten terutama di Kota Serang.
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial tersebut salah satunya adalah tentang Pengemis dan Gelandangan. Data yang diambil dari dinsos Prov.Banten menyebutkan bahwa jumlah pengemis yang ada di Prov.Banten sekitar 629 jiwa dan gelandangan 441 jiwa.
Sukatno, Ketua Umum KAMMI Daerah Serang menuturkan bahwa hal ini sangat miris sekali karena sebetulnya pengemis dan gelandangan di urus oleh negara. “Melihat fakta di lapangan terkait kemiskinan dan anak jalanan yang di Prov.Banten betul-betul memprihatinkan. Provinsi yang letaknya tak jauh dari pusat pemerintahan ini tidak wajar jika masih ada orang-orang semacam itu. Hal ini terjadi tak lain adalah karena tuntutan ekonomi”
Bapak Anda Suhanda yang menjadi pembicara selaku ketua bidang rehabilitasi Dinsos Prov.Banten menyampaikan bahwa sebetulnya Dinsos telah menjalankan tupoksinya dengan semaksimal mungkin dalam menangani masalah ini.
“Sebetulnya kami telah dan terus mencoba mencari cara untuk mengelola hal terkait. Adapun hal itu masih terjadi ini perlu adanya kerjasama yang baik antar Dinas-Dinas terkait yang ada di Prov.Banten.”
Masalah sosial yang ada di Banten ini bukan hanya tentang gelandangan dan pengemis di jalanan. Akan tetapi juga banyak orang yang mengidap kelainan jiwa yang biasanya terlihat di jalanan Kota.
“Tentang masalah sosial di Banten, bukan hanya kita mengurusi gelandangan dan pengemis. Bahkan orang yang mengidap kelainan jiwa pun pernah kita urus. Namun, lagi-lagi ini terhambat dalam follow upnya. Banten ini satu-satunya Provinsi di Pulau Jawa yang tidak memiliki Rumah Sakit Jiwa.” Sambungnya.
Hasil dari diskusi ini menjadi bahan bagi KAMMI Daerah Serang untuk berpartisipasi mengontrol pengelolaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, terutama di Kota Serang dan Banten pada umumnya.
“Banyak hal yang kita dapatkan pada diskusi kali ini. Kita semakin terpacu untuk juga bisa mengambil peran dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Dan Insya Allah kita akan terus berkordinasi dengan dinas-dinas terkait dalam pengontrolannya” Tutup Sukatno.
Kebijakan menaikan harga BBM saat ini adalah kebijakan yang terlalu mengada-ada. Alasan subsidi BBM yang dianggap membebani APBN tidak bisa diterima. Lantaran data tahun 2013 menyebutkan anggaran belanja Negara mencapai 1.842,5 triliun. Sementara, penyerapan anggaran hanya mencapai Rp. 1.166,2 triliun atau 67,6 persen. Sementara dana subsidi BBM selama ini hanya Rp. 211,9 triliun . dengan demikian subsidi BBM tidak bisa disebut membebani APBN karena masih banyak anggaran yang belum terserap dan itu lebih besar dari subsidi BBM.
Belum lagi dana APBN yang dikorupsi dan beban belanja pegawai yang sangat besar. Ditambah harga minyak dunia mengalami penurunan dari 107 US Dollar per barel menjadi 80 US Dollar per barel. Adalah ironis jika kemudian biaya operasional pemerintah terus dinaikkan sementara anggaran untuk kesejahteraan rakyat malah di pangkas habis. Sebaiknya jokowi menepati janjinya untuk mengurangi beban APBN dengan berhemat dan menangkapi para koruptor diindonesia.
KAMMI membaca muara dari kenaikan
harga BBM adalah kompromi Jokowi atau JK
dengan pengusaha migas asing yang ingin menguasai bisnis hilir seperti
SPBU. SPBU asing saat ini sudah bersiap menyerbu bisnis hilir, pencabutan
subsidi BBM membabi buta menguntungkan persaingan pengusaha migas asing.
Jika Jokowi dan JK komitmen pada kepentingan bangsa dan rakyat sebaiknya pemerintah mengubah cara pandang terhadap BBM yang bukan komoditas bisnis semata. BBM harus di pandang sebagai strategi ketahanan dan menjaga kedaulatan nasional yang harus dikelola dengan cermat. Pemerintah harusnya memperkuat perusahaan migas nasional ( Pertamina, PGN, dan BUMN lainnya) demi visi ketahanan dan kedaulatan bangsa, bukan malah sebaliknya , mempersilahkan sektor hulu dan hilir diliberalisasi sehingga kita tak punya kedaulatan sama sekali atas minyak, gas dan sumber –sumber energi lainnya.
Jika Jokowi dan JK komitmen pada kepentingan bangsa dan rakyat sebaiknya pemerintah mengubah cara pandang terhadap BBM yang bukan komoditas bisnis semata. BBM harus di pandang sebagai strategi ketahanan dan menjaga kedaulatan nasional yang harus dikelola dengan cermat. Pemerintah harusnya memperkuat perusahaan migas nasional ( Pertamina, PGN, dan BUMN lainnya) demi visi ketahanan dan kedaulatan bangsa, bukan malah sebaliknya , mempersilahkan sektor hulu dan hilir diliberalisasi sehingga kita tak punya kedaulatan sama sekali atas minyak, gas dan sumber –sumber energi lainnya.
Pemerintah tidak benar benar
memaknai pasal 33 dalam Undang- Undang Dasar (UUD) 1945 jika kenaikkan BBM benar dilakukan. Pemerintah telah
meliberalisasi sector hulu migas pasca pemberlakuan UU no. 22 tahun 2001
Tentang Migas, 90 % Hulu Migas dikuasai Asing. Dan pemerintah berencana
meliberalisasi sector hilir dengan menaikan harga BBM.
Itulah mengapa KAMMI menuntut pada aksi ini
1. KAMMI dengan tegas menolak rencana kenaikan harga BBM yang hanya akan menyengsarakan rakyat serta merusak ketahanan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Harga BBM naik = JOKOWI TURUN
2. Menuntut Pemerintah memberantas mafia Migas, ambil alih pengelolaan Migas oleh pihak asing dan hapus SPBU-SPBU asing di Indonesia
1. KAMMI dengan tegas menolak rencana kenaikan harga BBM yang hanya akan menyengsarakan rakyat serta merusak ketahanan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Harga BBM naik = JOKOWI TURUN
2. Menuntut Pemerintah memberantas mafia Migas, ambil alih pengelolaan Migas oleh pihak asing dan hapus SPBU-SPBU asing di Indonesia
Langganan:
Postingan (Atom)
Popular Posts
-
Peran pemuda dirasakan sangat penting karena mereka mempunyai beberapa potensi, yaitu bathul himmah fi at tasaaulat (membangkitkan semang... -
Oleh : Imam Maulana Ketua KAMMI Komisariat IAIN SMH Banten 2013-2014 “Perjungan ini difikirkan oleh orang-orang cerdas, dikerjaka... -
RADAR BANTEN. SERANG - Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) se-Banten menggelar aksi ... -
“Jika Anda mengkaji kembali sejarah kebangkitan berbagai bangsa, baik Barat maupun Timur, dahulu maupun sekarang, Anda akan menjumpai... -
"Malang, 29 Maret 1998. Atas dasar keprihatinan perpolitikan bangsa pada masanya, mahasiswa bergerak untuk mengawal dan mendobrak ...